PENERAPAN PASAL 303 KUHP DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR


Perjudian adalah fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat, bahkan sering disebut sebagai penyakit masyarakat.Penyakit masyarakat ini merupakan perbuatan yang berakibat hukum berupa pidana bagi pelakunya.Judi ataupun perjudian dalam Bahasa Inggrisdisebut dengangamble yang menurut Michael West berarti bermain kartu atau permainan slot pragmatic demi uang, mempertaruhkan uang untuk acara di masa depan atau kemungkinan yang akan terjadi. Pihak gamester atau penjudi adalah pihak yang terlibat dalam permainan yakni orang yang bermain kartu atau permainan lain demi uang.

Kartini Kartono mendefinisikan judi sebagai sebuah taruhan dengan menggunakan sesuatu yang bernilai, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Pelakunya sendiri sudah mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi dan sekaligus menaruh harapan akan kemenangan dalam permainan yang belum diketahui pasti hasilnya. Permainan judi dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang baik menyediakan arena judi maupun yang menjadi pemain judi.Permainan ini dijadikan sebagai kegemaran, kebiasaan bahkan dijadikan sebagai mata pencaharian.

Slot Pragmatic
Penerapan Pasal 303 KUHP pada Slot Pragmatic

Kriminalisasi judi di dalam pengaturan hukum nasional diatur dalam Pasal 303
KUHP.Tindak pidana perjudian merupakan tindakan yang meresahkan masyarakat, dikarenakan tindak pidana ini berimplikasi negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat.Penjudi mengalami efek kecanduan yang membuatnya tidak dapat lepas untuk melakukan judi. Akibatnya, penjudi tersebut menggunakan sebagian besar uangnya untuk berjudi dengan harapan suatu saat akan menang. Uang tersebut bisa saja didapat dari meminta atau bahkan mencuri. Kebiasaan berjudi akan membuat penjudi menjadi pribadi yangtidak memiliki tanggung jawab untuk menafkahi kepada keluarganya.
Kondisi ini akan menjadi faktor pemicu terjadinyakekerasan dalam rumah tangga. Dalam melakukan penertiban terhadap perjudian, maka pembuat undang-undang mengeluarkan kebijakan berupa tindakan legislasi terhadap perjudian dengan mengatur penertiban judi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali memberikan ciri kehidupan masyarakat
yang heterogen. Dalam kondisi demikian, perjudian merupakan masalah hukum yang cukup sering terjadi.Secara kuantitas memang terdapat penurunan jumlah kasus, namun pelakunya justru residivis atau orang yang sudah pernah dihukum karena perjudian.Jenis permainan judi juga berkembang dari yang sebelumnya judi dengan kartu atau bola, kemudian berkembang menjadi judi online.Berikut data jumlah kasus perjudian tahun 2012-2016 yang ada di Pengadilan Negeri Denapsar. Ketentuan mengenai larangan perjudian sudah lengkap, namun jumlah kasus perjudian cukup tinggi. Para penjudi juga berasal dari mereka yang pernah menjalani pidana di kasus yang sama (residivis). Kondisi ini tentu menarik untuk dijadikan sebuah penelitian yang berjudul EFEKTIVITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR (Analisis Putusan Nomor 716 / Pid.B / 2018 / PN Dps).

Penelitian yuridis empiris ini mengkaji penerapan Pasal 303 KUHP dalam
menanggulangi tindak pidana perjudian yang diadili di Pengadilan Negeri
Denpasar.Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan fakta dan pendekatan kasus sebagaimana yang diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Denpasar.Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang menggambarkan fenomena mengenai putusan tindak pidana perjudian.Lokasi penelitian adalah kota Denpasar, khususnya di Pengadilan Negeri Denpasar. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan kasus.
Penelitian ini menggunakan data primer yakni dengan mewawancarai informan
peneltiian.Informan dalam penelitian ini adalah hakim yang mengadili tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Denpasar, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan juga bahan hukum sekunder.Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari KUHP, Undang-UndangNomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan putusan pengadilan.Bahan hukum sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan statistik tindak pidana.Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen.Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif.

Perjudian merupakan suatu permainan yang digemari sehingga sangat sulit dihilangkan dari sebagian besar kalangan masyarakat.Permainan ini membutuhkan spekulasi yang dapat menjanjikan keuntungan yang besar. Meskipun demikian, perjudian merupakan tindak pidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.Permainan ini akan menimbulkan akibat hukum bagi pemainnya. Secara empiris, perjudian sulit untuk diberantas. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan perjudian dapat dikaji dari berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
menegaskan bahwa tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.Ketentuan mengenai larangan perjudian dapat dilihat dalam ketentuan KUHP yakni dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Perbuatan yang disebut sebagai perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan yang tanpa izin menawarakan atau memberikan kesempatan bermain judi dimana perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian, termasuk perbuatan turut serta dalam perusahaan judi. Perbuatan berikutnya adalah menawarkan atau memberi kesempatan yang ditujukan pada khalayak umum terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai pekerjaannya maupun turut serta.
Pidana yang diancamkan dalam perbuatan-perbuatan di atas adalah pidana
penjara maksimum sepuluh (10) tahun atau pidana denda dengan maksimum denda yakni dua puluh lima juta rupiah. Apabila pelaku melakukan kegiatan perjudian tersebut dalam mejalankan pencariannya, maka hakdalam pencarian itu
dicabut.Ketentuan ini diubah dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dimana ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling dua puluh lima juta
rupiah.Ketentuan ini menyesuaikan dengan kondisi perjudian di masyarakat.
Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan ruang lingkup mengenai permainan judi
yaitu suatu permainan yang keuntungannya bergantung pada keberuntungan saja termasuk pula ketika pemainnya lebih pintar bermain judi saja.Perbuatan judi juga mencakup segala bentuk taruhan atas suatu perlombaan atau permainan dimana pelakunya tidak turut serta pada perlombaan atau permainan tersebut.
Ketentuan mengenai perjudian juga diatur dalam Pasal 303 bis KUHP yang
mengancam pidana bagi perbuatan yang dilakukan setiap orang dengan
menggunakan kesempatan main judi dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 303.Pasal 303 bis KUHP juga meliputi perbuatan berupa ikut serta main judi di area publik seperti di jalan umum/ di pinggir jalan umum/ pada tempat-tempat yang dapat dikunjungi oleh publik.Perbuatan ini dikecualikan apabila ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu.
Ancaman pidana pada perbuatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 303 bis
KUHP adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling
banyak sepuluh juta rupiah. Mengenai pidana dalam Pasal 303 bis KUHP ini, Wirjono Prodjodikoro mengatakan terdapat kelonggaran dalam ketentuan ini yakni terkait ketentuan tempat untuk melangsungkan permainan judi, dimana larangan perjudian tidak berlaku apabila dilakukan di suatu rumah yang tidak terlihat dari jalan umum.

Sekian artikel ini dibuat, semoga bermanfaat. Terimakasih.