Sejarah Dilarangnya Permainan Judi Slot Bonanza di Indonesia


Banyak yang tidak tahu kalau sebelumnya judi slot bonanza sempat di legalkan di Indonesia. Walaupun sempat berjalan selama beberapa waktu, karena banyak protes yang dilayangkan kepada pemerintah, baik dari mahasiswa, tokoh agama, maupun lainnya, akhirnya pemerintah mulai mengetatkan ketentuan pelarangan judi dalam dua dekade terakhir.

Slot Bonanza
Sejarah Dilarangnya Permainan Judi Slot Bonanza di Indonesia

Sebenarnya pelarangan judi slot bonanza dimulai pada tahun 1970-an, yakni sekitar 1974 pada Undang-Undang tentang penertiban perjudian nomor 7. Di dalam peraturan tersebut, hampir semua praktek judi dilarang oleh pemerintah Indonesia. Alasan utamanya karena bertentangan dengan nilai moral, agama, serta dasar negara, yakni Pancasila.

Namun sebelum tahun tersebut, yakni di tahun 1960-an, Indonesia sempat melegalkan perjudian dengan kedok slot bonanza. Bahkan pemerintah berperan aktif dalam kelangsungan judi yang dilakukan secara masif tersebut. Saat itu, belum ada alasan judi dilarang di Indonesia dan memang belum ada peraturan undang-undang yang membatasinya.

Pada saat itu, pemerntah yang mengatur perjudian slot bonanza yang dilegalisir tersebut adalah Yayasan Rehabilitasi Sosial. Saat itu, Indonesia sedang berniat mengembangankan berbagai sektor sosial, dari olahraga sampai sektor pengadaan infrastruktur. Oleh karena itu dilakukan slot untuk menutup dana yang kurang tersebut, salah satunya dengan mengadakan judi yang diikuti oleh masyarakat Indonesia tanpa batasan wilayah.Hal yang sama kemudian dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin.

Tiga tahun sebelumnya, yakni pada tahun 1957 ia sempat melegalkan judi slot bonanza di ibukota berdasarkan Undang-Undang Tahun 1957 tentang tanggung jawab pemerintah di daerah yang ia kelola. Pada undang-undang tersebut, yaitu di nomor 11, Ali Sadikin melegalkan judi yang dikenal sebagai Nasional Lotre. Banyak pro dan kontra yang menyertainya, namun dengan pajak yang tinggi, judi berhasil membangun beberapa infrastruktur kala itu. Presiden Soekarno cukup geram dengan keputusan tersebut. Pada tahun 1965 ia mengeluarkan Keputuan Presiden atau Kepres yang menyatakan semua lotre dan musik dugem termasuk slot bonanza di larang di Indonesia. Hal tersebut terdapat dalam Keppres no. 113, dengan alasan judi dilarang di Indonesia bisa merusak moral bangsa dan generasi mudanya. Setelah mendapatkan Keppres tersebut, ditambah dengan pengelolaan yang buruk dari pihak Nasional Lotere dan Yayasan Rehabilitasi Sosial, akhirnya perjudian di hentikan. Namun sayangnya, judi slot bonanza berkedok undian berhadiah dimulai lagi. Walaupun telah terdapat peraturan Keppres tahun 1965 dan larangan melakukan judi di Undang-Undang tahun 1975, terdapat lagi lotere nasional dengan nama SDSB atau Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. Kejadian tersebut terjadi di tahun 1978 dan menjadi salah satu judi slot bonanza terselubung yang cukup terkenal kala itu. Semua lapisan mencoba peruntungan dan terjebak perputaran judi yang diatur oleh pemerintah. Pusat pengelolaan dilakukan di Jakarta dan diundi selama dua minggu sekali, selama berbulan-bulan. Hadiah yang ditawarkan saat itu cukup besar, dan membuat banyak orang tertarik untuk setidaknya mendapatkan hadiah hiburannya.

Terakhir adalah masa kepemimpinan Soeharto, ia berani mengambil langkah dengan mengeluarkan Porkas atau Pekan Olahraga dan Ketangkasan. Judi slot bonanza dengan tema olahraga ini dibuat semirip mungkin dengan judi bola yang ada di Inggris. Bahkan Soeharto melakukan studi banding di sana agar Indonesia bisa menerapkan konsep serupa, namun tidak ada unsur judi di dalamnya. Akhirnya, setelah mengalami beberapa kali perubahan aturan, Porkas resmi dimulai pada tahun 1985. Padahal saat itu alasan judi dilarang di Indonesia sudah kuat. Dasar aturan tersebut adalah Undang-Undang tahun 1954 mengenai aturan mengadakan undian dan hadiah sejenis. Hal tersebut juga malah di perkuat dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial pada tahun 1985. Permainan tersebut tidak menggunakan tebakan angka untuk menentukan pemenangnya, melainkan menggunakan konsep tebak menang, kalah, dan seri. Walaupun membantu banyak perekonomian di Indonesia, namun sejak awal diresmikan Pokras telah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Pihak yang kontra terhadap kebijakan ini mengatakan bahwa pemerintah hanya menggunakan undian tersebut sebagai penyamar kedok judi slot bonanza. Pihak yang pro berbeda, mereka menganggap judi ini tidak merugikan karena membantu perekonomian negara. Akhirnya di tahun 1986, satu tahun setelah berjalanya Pokras, MUI sebagai lembaga independen yang mengurusi berbagai masalah dan kemaslahatan agama Islam, menyurati pemerintah untuk melarang memperbaiki sistem pelaksanaan Pokras. Sikap yang tidak tegas dari MUI ini menimbulkan gelombang protes yang besar dari masyarakat. Karena tidak memiliki alasan judi dilarang di Indonesia dengan kuat, kegiatan ini lagi-lagi hanya berubah nama. Tahun 1987, Pokras berganti nama namun masih menggunakan sistem yang serupa. Pembatasan pihak yang boleh mengikuti kegiatan ini adalah tujuh belas tahun, dan beberapa ketentuan yang sedikit membatasi. Akhirnya di tahun 1986 akhir, Forum Muslim dan Cendekiawan Jawa Barat memutuskan untuk mengharamkan Pokras dan turunan judi lainnya. Selain forum muslim, ikatan mahasiswa dan aktivis dari UII menyatakan sikap. Mereka menolak berbagai kebijakan pemerintah mengenai judi, undian, ataupun pokras. Puncaknya mereka melakukan desakan kepada kampusnya sendiri, untuk mengembalikan uang yang diberikan oleh pemerintah RI guna meningkatkan kualitas pendidikan serta perbaikan sarana dan prasarananya. Uang sebesar 100 juta rupiah tersebut diisukan berasal dari Yayasan Sosial sebagai bentuk pembangunan dan perbaikan perguruan tinggi Indonesia.

Itulah sejarah singkat mengapa Indonesia melarang judi dan bagaimana perkembangannya. Alasan judi dilarang di Indonesia sudah tercantum dengan jelas di Undang-Undang maupun Keputusan Presiden. Saat ini semua praktik judi sudh dilarang oleh pemerintah, baik berupa undian, slot bonanza, maupun yang lainnya. Peran aktif masyarakat untuk menolak program tersebut mendapatkan respon yang baik dari pemerintah Indonesia.

Menurut analisis penulis, dapat ditarik kesimpulan tentang pertanggungjawaban pidana penjudi Slot Bonanza menurut pasal 27 ayat (2) sudah jelas yang dijelaskan diatas bahwasanya “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hukum seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana, sanksi atau hukumannya harus ditunjukkan kepada sipelaku yang bersangkutan dan tidak dapat dikaitkan atau ditanggung oleh siapapun baik itu keluarganya, saudara atau teman.